penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) pada 11 provinsi merupakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah kepada persiapan pelaksanaan un, tutur anggota komisi x dpr raihan iskandar.
seharusnya pemerintah sudah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. melalui keberadaan penundaan ini dengan demikian ongkos dan dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan un di 11 daerah itu mau bertmbah, tutur raihan iskandar pada jakarta, minggu.
anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) tersebut mengatakan penundaan pelaksanaan un disibukkan ingin mempunyai biaya tambahan.
sejumlah guru pengawas dan sudah berada dalam tujuan ujian terpaksa harus menanti lebih berlalu sebab ujian nasional ditunda. siapa yang menanggung biaya hidup mereka pada di lokasi? sudah tentu terhadap sebagian guru pengawas yang berada selama lokasi besar, tak bisa saja untuk pulang ke daerah tiap-tiap kemudian tinggal dulu ke lokasi ujian, katanya.
Informasi Lainnya:
terkait penundaan un ini, raihan menyampaikan komisi x akan segara memanggil perwakilan pemerintah untuk menunjukan masalah itu.