gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang biasa disapa jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilaksanakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tidak membutuhkan tanda tangan presiden ri untuk dapat menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Promosi Bisnis Internet
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Sehat Menurunkan Berat Badan
- Sehat Menurunkan Berat Badan
jokowi menungkapkan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan mencari dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi seluruh tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, dan untuk bentuk preventif apabila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan dalam penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan dan harus tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan untuk pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.