Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan banyak kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam indonesia, khususnya pada jenis pertambangan, makanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) merupakan milik rakyat serta mesti digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi dan terjadi justru sebaliknya, ujarnya pada yogyakarta, rabu.

menurut dia pada sela acara presidential series lecture bertajuk kontrak karya proasing: indonesia miskin di ladang emas, kebijakan pertambangan dalam indonesia tampak karut marut.

hal tersebut disebabkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin dengan pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam daripada indonesia, sedangkan sangat terbatas manfaat dan dirasakan dengan rakyat, katanya.

Informasi Lainnya:

ia menyampaikan kondisi itu menyebabkan rakyat indonesia semisal ayam yang mati pada lumbung padi. kekayaan alam dan terlalu melimpah belum bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan signifikan.

bahkan, bukan keuntungan baru kalau banyak warga pada kurang lebih pertambangan dan baru hidup di bawah garis kemiskinan, tutur guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) tersebut.

oleh sebab itu, menurut dia, para pengambil kebijakan di sektor pertambangan dicari segera mengikuti langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak melakukan negosiasi ulang kontrak kerja sama dan telah diatur di hukum internasional, papar amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid mengatakan, dijadikan salah Satu jenis investasi dan berperan penting pada kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya mesti menjual prinsip keadilan juga serta menjadikan negara-negara berkembang sebagai benchmark.

sebagai kaum intelektualitas kampus sudah waktunya bersama-sama menyebabkan pemerintah untuk menggarap evaluasi terhadap adanya kontrak karya yang ada di indonesia,