BBM naik inflasi 2013 lebih 5,5 persen

kenaikan harga bbm bersubsidi dan mau direalisasikan pada masa gampat ditempuh dinilai tambah memicu tingginya tingkat inflasi, sehingga target inflasi tahun 2013 dan ditentukan selama apbn sebesar 4,9 persen dipastikan terlampaui.

saya meyakini inflasi 2013 tak mungkin mampu dipertahankan dalam level 4,9 persen. paling tidak sebesar 5,5 persen, atau malah mampu lebih tinggi dulu, kata wakil menteri keuangan mahendra siregar, usai memenuhi musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) 2013, di gedung bidakara, jakarta, selasa.

menurut mahendra, kenaikan harga bbm bersubsidi mau merupakan salah Satu pemicu inflasi, selain dampak langsungnya juga bisa mengerek harga komoditas pangan.

kontribusi komoditas pangan baru sulit terhadap inflasi april 2013 dan ingin diumumkan bps pada pekan ini, ujar mahendra.

Informasi Lainnya:

bps melaporkan, inflasi hingga maret 2013 sudah sebesar 2,43 persen, penyebab utama tingginya inflasi dalam tiga bulan ini adalah harga-harga produk pangan.

selain tersebut diutarakannya, tata niaga holtikulutura dan belum ada perbaikan serta adalah faktor pemicu inflasi.

meski itulah mahendra mengharapkan, kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut tak berlangsung lama karena telah ada kepastian realisasinya.

kenaikan bbm hendak berdampak segera pada inflasi kurun waktu juni (jika kenaikan direalisasikan mei, red).

tapi setidaknya telah banyak kepastian kenaikan bbm. karena jika tidak, tingkat inflasi ingin ditambah ketidakpastian tersebut sendiri. inflasi plus ketidakpastian, ujar mahendra.

diketahui pemerintah pada kebijakan kebijakan pengurangan subsidi bbm mengerucut dalam opsi Satu harga selama bawah rp6.500 per liter.

adapun kenaikan harga bbm subsidi akan diselenggarakan setelah penetapan apbn perubahan 2013 dengan dpr, dan dicari tuntas dalam mei.

terkait hal tersebut, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi dan ingin diutarakan ke dpr, yakni santunan segera tetapi penduduk (blsm) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, juga program keluarga harapan (pkh).

pemerintah serta menyiapkan santunan kepada masyarakat dan dikeluarkan melalui kementerian juga pemerintah daerah, serta santunan pasar murah oleh bumn juga swasta.